Kabupaten Sukabumi — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendorong pemerintah daerah (pemda) bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah memperluas fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Fasilitasi tersebut diharapkan menjadi stimulus bagi peningkatan nilai tambah dan daya saing produk UMK, yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, selain memanfaatkan berbagai program fasilitasi BPJPH, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dorongan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham saat membuka kegiatan Koordinasi Pembangunan Ekosistem Halal di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (30/7/2026). Kegiatan ini menjadi forum penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam mempercepat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di daerah.
“Pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder di daerah memiliki peran strategis dalam memperluas sertifikasi halal UMK. Selain memanfaatkan berbagai program fasilitasi dari pemerintah pusat, pemda juga dapat mengoptimalkan dukungan APBD agar semakin banyak pelaku usaha memperoleh sertifikat halal. Fasilitasi ini harus dipandang sebagai investasi daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing UMK,” kata Sestama BPJPH Muhammad Aqil Irham.
