{"id":1323,"date":"2026-08-11T03:47:28","date_gmt":"2026-08-11T03:47:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.akuhalal.com\/?page_id=1323"},"modified":"2026-08-11T03:47:28","modified_gmt":"2026-08-11T03:47:28","slug":"langgar-aturan-halal-bpjph-siapkan-sanksi-hingga-cabut-sertifikat","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.akuhalal.com\/?page_id=1323","title":{"rendered":"Langgar Aturan Halal, BPJPH Siapkan Sanksi hingga Cabut Sertifikat"},"content":{"rendered":"
\n
JAKARTA (Arrahmah.id)<\/strong>\u00a0\u2014 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi memperkuat sistem penegakan hukum dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) melalui Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.<\/p>\n

Regulasi tersebut diundangkan oleh Kementerian Hukum pada 5 Juni 2026. Kehadiran aturan ini menjadi pedoman teknis bagi BPJPH dalam menerapkan sanksi administratif sekaligus mempertegas kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan masyarakat dalam ekosistem produk halal.<\/p>\n

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, regulasi tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran.<\/p>\n

Menurut dia, aturan ini juga menjadi instrumen pembinaan agar seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem halal semakin patuh terhadap ketentuan JPH.<\/p>\n

“Jaminan Produk Halal tidak hanya berbicara tentang sertifikat, tetapi juga tentang komitmen menjaga kehalalan produk secara berkelanjutan. Karena itu, sistem pengawasan kita harus didukung dengan mekanisme penegakan hukum yang jelas, adil dan memberikan kepastian bagi semua pihak,” kata Haikal, dikutip dari Antara, Ahad (9\/8\/2026).<\/p>\n

Haikal menambahkan, penerbitan Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan JPH berjalan secara konsisten, tertib, akuntabel, dan berintegritas.<\/p>\n

Regulasi tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.<\/p>\n

Melalui aturan baru ini, BPJPH memiliki pedoman yang lebih komprehensif dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum.<\/p>\n

Pengaturan tersebut mencakup mekanisme pengenaan sanksi administratif, pengajuan keberatan, hingga penanganan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan JPH.<\/p>\n

Kewenangan pengenaan sanksi administratif tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha. Aturan tersebut juga mencakup sejumlah pihak yang memiliki peran dalam proses penyelenggaraan jaminan produk halal.<\/p>\n

Pihak yang dapat dikenai sanksi administratif meliputi:<\/p>\n